Liabilitas Korporasi Untuk Korupsi di Indonesia

Tanggung jawab pidana perusahaan diakui oleh undang-undang tertentu, terutama Undang-undang Antikorupsi dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, yang memberikan pedoman yang jelas tentang kapan suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana:

UU Antikorupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Antikorupsi) dapat meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi. Pasal 20 UU Antikorupsi mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan perjanjian kerja atau hubungan lain yang berhubungan dengan perusahaan. Perusahaan yang dinyatakan bersalah atas tindakan korupsi mungkin diminta untuk membayar denda maksimum yang sama dengan denda maksimum untuk seorang individu ditambah sepertiga tambahan di atas denda tersebut. Selain itu, anggota pengurus perseorangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Undang-Undang Anti-Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (Undang-Undang Anti-Pencucian Uang) memberikan kriteria yang lebih deskriptif dalam menentukan kewajiban suatu perusahaan. Pasal 6 (2) UU Anti-Pencucian Uang mengatur bahwa suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencucian uang jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Pelanggaran dilakukan atau diinstruksikan oleh pejabat manajemen perusahaan
  • Pelanggaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan
  • Pelanggaran tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau instruktur
  • Pelanggaran tersebut dilakukan dengan maksud menguntungkan perusahaan

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Pengenalan Kepemilikan yang Bermanfaat bagi Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pengaturan yang berlaku sama bagi perusahaan penanaman modal dalam dan luar negeri bertujuan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pengakuan prinsip Beneficial Ownership. Dengan demikian, regulasi tersebut juga bermanfaat untuk mencegah dan memberantas kejahatan perpajakan, serta dapat digunakan untuk menghilangkan praktik struktur pengaturan nominee.

Perpres 13/2018 mendefinisikan pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang:

  • Memiliki kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pengawas atau penasehat yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan mengendalikan korporasi
  • menerima keuntungan dan / atau keuntungan dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung
  • pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Kriteria pemilik manfaat yang lebih spesifik ditetapkan secara berbeda tergantung pada jenis korporasi

Berdasarkan peraturan ini, korporasi harus menilai dirinya sendiri, menugaskan dan melaporkan kepada pihak berwenang yang berkaitan dengan informasi pribadi dari pemilik manfaat korporasi, disertai dengan dokumen pendukung. Peraturan tersebut juga mewajibkan korporasi untuk menunjuk pegawai yang bertugas menerapkan prinsip mengetahui pemilik manfaat, menyediakan dan memutakhirkan data pemilik manfaat, dan secara rutin melaporkan informasi tersebut kepada pihak berwenang.

Selain itu, otoritas juga memiliki kewenangan untuk menentukan pemilik manfaat selain yang dilaporkan oleh korporasi. Dasar penetapan dapat bersumber dari hasil audit yang dilakukan oleh otoritas, informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah, database yang dimiliki oleh lembaga swasta, laporan dari profesi tertentu, serta sumber terpercaya lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Indonesia pada akhir tahun 2016 mengeluarkan Peraturan No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi yang mengatur bahwa korporasi harus diwakili oleh anggota pengurusnya dalam setiap penyidikan dan proses pengadilan selanjutnya untuk kejahatan korporasi. Peraturan tersebut juga menyarankan bahwa dalam memutuskan sanksi pidana bagi suatu korporasi, pengadilan dapat menilai apakah korporasi tersebut:

  • Diuntungkan atau mendapatkan manfaat dari tindak pidana tersebut, atau apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
  • Membiarkan tindak pidana tersebut terjadi; dan
  • kegagalan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan / atau meminimalkan dampak tindak pidana tersebut, serta memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana tersebut.

Mencari informasi lainnya?

Tanyakan kepada kami