Undang-Undang Suap Britania Raya

Pada tahun 2010, Britania Raya mengeluarkan undang-undang yang melarang praktik suap (UK Bribery Act/UKBA). Penyuapan dilakukan ketika seseorang, individu atau kelompok, baik menawarkan, menjanjikan atau memberi orang lain, atau permintaan, setuju untuk menerima atau menerima, keuntungan finansial atau lainnya, dengan maksud untuk mendapatkan atau memberi penghargaan atas kinerja yang tidak tepat dari “fungsi yang relevan “. Oleh karena itu, UKBA mengidentifikasii penyuapan aktif (memberi, menjanjikan, atau menawarkan suap) dan penyuapan pasif (meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima suap)

Pelanggaran utama

UKBA mencakup empat pelanggaran utama:

  • Pelanggaran umum penyuapan
  • Pelanggaran umum karena perwakilan disuap
  • Pelanggaran menyuap pejabat asing
  • Menerapkan pelanggaran perusahaan karena gagal mencegah penyuapan oleh orang yang terkait dengan organisasi komersial yang relevan (Istilahnya “kegagalan mencegah”)

FCPA AS mengakui bahwa pemberi suap adalah pelaku utama penyuapan. Namun UKBA seperti yang telah disebutkan di atas memandang penerima suap sebagai salah satu pelaku dalam kasus suap. Akibatnya, baik pemberi maupun penerima dapat menerima konsekuensi hukum penyuapan di bawah rezim UKBA.

Prosedur yang memadai

Akibat berlakunya istilah “kegagalan mencegah”, suatu organisasi dapat tersangkut praktik suap yang dilakukan oleh personelnya, kecuali jika organisasi tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki “prosedur yang memadai” untuk mencegah suap. Pada tahun 2011, Panduan Kementerian Kehakiman Inggris menetapkan enam prinsip sebagai pedoman untuk organisasi komersial. Keenam prinsip tersebut adalah:

  • Prosedur proporsional
  • Komitmen tingkat atas
  • Tugas beresiko
  • Uji tuntas (untuk mitra bisnis, agen, dan pihak ketiga)
  • Komunikasi (kebijakan dan prosedur antisuap)
  • Monitoring dan Review

Mencari informasi lainnya?

Tanyakan kepada kami